Pelanggaran Terhadap Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Abstract

Masyarakat kadang merasa rugi akibat  dari  penerapan tugas dan  fungsi pemerintah. Konsep negara Walker berimplementasi pada fungsi negara yang   semakin  meluas  masyarakat  kadang  merasa  dirugikan   dengan adanya perluasan fungsi pemerintahan terutama pada masyarakat publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memahami bagaimana konsep dari pelanggaran hukum  atas pemerintah dan  bagaimana menyelesaikan hal tersebut dengan pendekatan hukum  tata  negara normatif ataupun syar'i . Perbuatan melanggar  hukum  pemerintah  adalah  keputusan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  asas-asas umum  pemerintahan yang  baik baik dalam bentuk  melampaui wewenang ataupun bersifat sewenang-wenang. Hal itu merupakan menjadi tugas dari pengadilan  umum   yang  menyelesaikan  sengketa  perbuatan melanggar hukum   pemerintah  kemudian  bergeser menjadi  kompetensi  pengadilan tata  usaha negara sejak berlakunya peraturan mahkamah agung nomor  2 tahun   2019  dalam hukum  Islam . Pengertian ini menggunakan metode penelitian library research yaitu sumber data yang  digunakan adalah data primer  dan  data sekunder perolehan sumber data menggunakan metode deduktif   induktif   dan   kooperatif  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang diinginkan.  Hasil dari penelitian ini adalah di Indonesia menyelesaikan sengketa diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor   2  tahun   2019   dan   dilakukan   melalui   proses litigasi  di  pengadilan  umum   lalu  menjadi  kompetensi  pengadilan  tata usaha negara.