Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu
Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17598Keywords:
Sistem asesmen terpadu, pecandu, korban, regulasi, rehabilitasi.Abstract
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memerlukan penanganan komprehensif melalui sistem asesmen terpadu untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku kejahatan. Namun, implementasi sistem ini terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan kurangnya kejelasan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem asesmen terpadu efektif mendukung penegakan hukum berkeadilan jika didukung regulasi terintegrasi dan panduan teknis yang jelas. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, baik dalam aspek preventif, rehabilitatif, maupun represif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pembaruan hukum guna mendukung pemulihan pecandu dan korban serta memperkuat pemberantasan narkotika di Indonesia.
References
Achjani Eva Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Lamintang A.F. dan Theo, 2017, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika,. Jakarta
Napitupulu Erasmus, Maidina Rahmawati. 2019. Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform
Rukmini Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni.
Soekanto Soerjono tentang Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, dalam buku Zulfadli
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta.
Wahid Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta, , Universitas Trisakti
Jurnal
Reksodiputro Marjdono dalam Agus Rahadjo 2008, Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mimbar Hukum Vol. 20 Nomor 1 Yasin Johan, 2009, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia, Syiar Hukum No. 2 Vol 11, Universitas Islam Bandung
Yasin Johan, 2009, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia, Syiar Hukum No. 2 Vol 11, Universitas Islam Bandung
Aturan-Aturan Lainnya
Data dan hasil wawancara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dan Polres Muna sebagai tim asessmen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna, tanggal 18 Oktober 2021
Website
Humas BNN. 2019. Narapidana Narkotika Membeludak. Dimana Letak Permasalahannya?.https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya /. diakses pada tanggal 19 April 2021
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Endah Widyastuti, Ahmad Firman Tarta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.