Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai macam dan ragam pilihan produk baik dari segi mutu, standar, maupun jenisnya yang dapat dan sering membingungkan konsumen dalam menentukan pilihannya. Penerapan klausula baku kerap dilakukan pelaku usaha, yang tidak jarang merugikan konsumen. Salah satunya yang terjadi antara PT. X dengan konsumennya, Penelitian ini bertujuan membahas akibat hukum terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh PT. Metro Perkasa Abadi, dan  tanggung jawab PT. Metro Perkasa Abadi selaku pelaku usaha telah sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Berdasarkan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tanggung jawab pelaku usaha yang menerbitkan perjanjian dengan klausula baku telah merugikan konsumen, sebagai konsumen yang dirugikan dapat menuntut pengembalian uang tanda jadi (booking fee) karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Uuuaug Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang.