Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya masalah tumpukan sampah di jalan-jalan wilayah Kelurahan Pasirlayung yaitu Jalan Padasuka dan Cimuncang pada pagi hari yang membuatnya terpapar pada Laporan tingkat Kota yang disorot dalam laporan protokol pimpinan Kota Bandung sebagai isu sentimen negatif yang harus segera diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teori konsep Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi aspek Standar dan sasaran Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi terkait implementasi, Disposisi Pelaksana dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pasirlayung Standar dan tujuan kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya agar setiap masyarakat mematuhi kebijakan pengelolaan sampah agar mulai meminimalisir volume sampahnya dari rumah, disepakati bahwa keberhasilan kebijakan ini adalah berkurangnya sampah sisa yang dibuang di TPS, kemudian dari aspek sumber daya kebijakan, dari segi sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sudah mencukupi, sedangkan dari segi anggaran masih minim, dari aspek karakteristik pelaksana ada pasang surut kinerja dan beberapa kesulitan kemudian aspek komunikasi antar organisasi terkait kegiatan implementasi pada lingkup internal sudah cukup baik, namun pada lingkup eksternal perlu ditingkatkan dari aspek Disposisi/Sikap Pelaksana tingkat intensitas respon penerimaan, namun tingkat intensitas respon masih cukup rendah karena yang sudah bergabung menjadi nasabah bank sampah masih sedikit dan ditimbang setiap ada jadwal, dari segi kondisi politik, sosial, ekonomi mendukung kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan belum berjalan secara optimal dengan adanya faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana dalam hal ini DLHK Kota Bandung untuk pemetaan pemangku kepentingan dan juga perlunya rencana aksi bersama dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah.