Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Abstract

Masalah ini terjadi karena cepatnya perubahan jabatan fungsional analis kebijakan yang tidak dibarengi dengan sistem manajemen SDM yang ada. Kondisi ini berdampak pada kinerja analis kebijakan dan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengalihan jabatan administrator ke jabatan fungsional analis kebijakan di era penyederhanaan birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi ditentukan secara pasti dari sumber data dari Instansi Pemerintah terkait, Analis Kebijakan, dan Organisasi Profesi Manajemen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian dan pengumpulan data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber/data. Teori yang digunakan adalah teori sistem manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan jabatan fungsional di instansi pemerintah dipengaruhi oleh faktor organisasi, sumber daya, pengembangan, manajemen penghargaan dan hubungan pegawai. Rekomendasi berupa model manajemen fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah di era penyederhanaan birokrasi. manajemen penghargaan dan faktor hubungan karyawan. Rekomendasi berupa model manajemen fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah di era penyederhanaan birokrasi. manajemen penghargaan dan faktor hubungan karyawan. Rekomendasi berupa model manajemen fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah di era penyederhanaan birokrasi.