Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau (Policy Paper)

Abstract

Policy Paper ini : Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana tentunya harus terukur manfaatnya dan dampaknya terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya penyerapan dana yang optimal tentunya diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap turunnya prevalensi stunting di Kab/Kota yang tentunya berdampak terhadap capaian di tingkat Provinsi. Kajian tentang Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana  Di Provinsi Kepulauan Riau. Dari kondisi yang ada sekarang ini, rumusan permasalahan yang menjadi dasar pentingnya kajian ini adalah rendahnya cakupan realisasi DAK Sub Bidang KB baik DAK Fisik maupun BOKB sehingga pemberian DAK Sub Bidang KB terlihat tidak efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran manfaat DAK Sub Bidang KB terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil  kebijakan DAK Sub Bidang KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyampaian petunjuk teknis tepat waktu kepada daerah. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar DAK Sub Bidang KB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan KB dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi yang tentunya akan memberikan kontribusi di skala nasional. Diperlukan dukungan/komitmen yang kuat dari semua stakeholder/kepala daerah guna optimalisasi dalam capaian realisasi DAK. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting.