Penerapan Hukum Terhadap Penambahan TBHQ Pada Minyak Goreng Sawit dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Abstract

Tujuan dari riset ini ialah memberikan panduan kepada operator untuk  penambahan Tert-Butly Hydroxy Quinone (TBHQ) ke minyak sawit yang dapat dimakan. Penggunaan bahan tambahan yang tidak memenuhi ambang batas yang berlaku dapat menyebabkan rasa mual, pusing bahkan kematian pada konsumen atau pengguna minyak sawit. Metode yang digunakan dalam karya ini adalah metode hukum normatif. Hasil kajian tersebut memperjelas bahwa terdapat beberapa sanksi bagi operator yang melanggar keamanan pangan, salah satunya adalah penambahan zat aditif atau zat tambahan tert-butil-hidroksikuinon dalam jumlah maksimal yang ditambahkan pada minyak goreng sawit yaitu adanya sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada pengusaha oleh negara, penghentian sementara  produksi dan/atau peredaran pangan. Sanksi berupa pencabutan pangan dari rantai pangan oleh produsen, kemudian  sanksi berat berupa ganti rugi atau pencabutan izin produksi.