Memahami Penerapan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Kualitas Udara Di Dki Jakarta

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara, namun menghadapi banyak kendala dalam penerapannya. Situasi ini menjadi perbincangan publik, terutama Masyarakat Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. Pemerintah berusaha memperketat peraturan-peraturan agar pencemaran udara tidak semakin memburuk. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami penerapan terhadap ketentuan dalam mengelola kualitas udara di perkotaan terutama dari aspek lalu lintas di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan yang mengarah pada model sistem. Pengamatan dilakukan melalui faktor-faktor yang mencakup instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penanganan kasus pencemaran udara di DKI Jakarta. Observasi ini mengaitkan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dengan yang diperoleh dari kegiatan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari observasi. Wawancara dilakukan narasumber yang merupakan Pengurus Gereja Kristen dan Pengurus Masjid. Studi ini menemukan bahwa instrumen kebijakan sudah ada, namun dianggap hanya dapat diterapkan pada BPLHD (Badan Pengendalian Hidup Lingkungan Daerah). Penegakan hukum dianggap tidak efektif karena sistem dan koordinasi yang tidak sempurna. Sumber daya manusia dan keuangan yang defisit, perencanaan strategi tidak tersusun dengan baik, serta arahan yang dilaksanakan belum maksimal. Penerapan ketentuan terhadap pengendalian kualitas udara perkotaan yang berhasil khususnya DKI Jakarta, pengambil dan pelaku ketentuan harus mempertimbangkan faktor tersebut.