Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Peningkatan Kinerja ASN pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Abstract

Tunjangan kinerja daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja ASN pada dinas pendidikan dan kebuadayaan di Lima Puluh Kota. Pemberian tunjangan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berhasil implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: tujuan dan sasaran, program kegiatan telah tersusun dan dana siap dan telah disalurkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota. Obyek penelitian ini adalah para pejabat, pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.