Strategi Pengelolaan Irigasi Partisipatif Melalui Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan pada Daerah Irigasi Batang Sontang

Abstract

Permasalahan yang terjadi pada DI Batang Sontang adalah lemahnya tingkat partisipasi petani pemakai air dalam hal pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan pada Daerah Irigasi Batang Sontang dari aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan serta membuat strategi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi petani. Kebijakan yang dikembangkan dalam reformasi irigasi DI Batang Sontang adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang didahului dengan identifikasi masalah yang ada, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan dengan menggunakan metoda kualitatif. Identifikasi masalah dianalisis melalui metoda IFAS, EFAS serta evaluasi umum melalui Matrik Internal dan Eksternal (MIE) sehingga menghasilkan strategi yang dianalisis melalui metoda SWOT. Metoda SWOT digunakan untuk perencanaan program teknis, kelembagaan, usaha tani, dan usaha ekonomi lainnya berdasarkan potensi sumber daya lokal yang ada. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuisioner yang terhimpun dalam kegiatan FGD kepada 5 orang narasumber yaitu Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Penjaga Pintu Air dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Sontang Lamo. Total skor dari IFAS adalah 3 (tiga) dan EFAS adalah 2,3563, hal ini menunjukan bahwa kekuatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada DI Batang Sontang lebih dominan dari pada kelemahan, sedangkan pengaruh faktor ekternalnya lebih kecil. Total tertimbang pada Matrik Internal Eksternal (MIE) menunjukkan Daerah Irigasi Batang Sontang berada pada kuadran enam, yaitu dengan cara tumbuh dan kembangkan. Rekomendasi yang dihasilkan untuk menentukan strategi adalah menyusun program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan irigasi partispatif pada DI Batang Sontang antara lain penguatan kapasitas kelembagaan P3A oleh Pemerintah Daerah dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui potensi sumber daya yang ada.