Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif

Abstract

Pengaturan mengenai Undang-Undang Pidana Administratif di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman orde baru. Namun, penerapannya masih dinilai belum efektif dimana tiap ketentuan Undang-Undang Pidana Administratif memiliki perbedaan mengenai tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana pada hukum pidana. Tentunya, hal tersebut tidak diharapkan dari tujuan hukum pidana administratif dibentuk pada dasarnya bukan untuk memberi sanksi pidana selayaknya undang-undang pidana umum ataupun khusus namun tujuan Hukum Pidana Administrasi dibentuk agar memajukan kesejahteraan umum di tiap bidangnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk pengaturan norma dan ketentuan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam undang-undang pidana administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), peternakan dan kesehatan hewan (UUPKH), serta pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) yang tentunya diharapkan dapat dipakai sebagai konsep penerapan asas ultimum remedium pada penyusunan undang-undang pidana administratif. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode yuridis normatif dimana pengumpulan, penulisan, klasifikasi, dan analisis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan serta kaidah atau norma yang berlaku dalam hukum positif dalam menganalisis baik ketentuan sanksi administratif dan pidana serta penerapan penegakan hukumnya dari ketiga undang-undang yang menjadi penelitian penulis. Melalui penelitian ini, penerapan dari sanksi administratif dan sanksi pidana seyogyanya harmonis baik dalam penormaan dan penegakan hukumnya. Penerapan dari pembuat undang-undang mengatur mekanisme pelaksanaan sanksi pelanggaran dan kejahatan yang mengacu terhadap ketentuan pasal 103 KUHP harus dilaksanakan sehingga penerapan asas ultimum remedium dapat tercapai dengan baik.