Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang

Abstract

Pemikiran mengenai kebijakan tiga periode masa jabatan presiden semakin marak pasca pemilihan presiden tahun 2019 silam. Berdasarkan pemikiran mengenai kebijakan ini, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki argumen-argumen yang muncul dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran mengenai penerapan tiga periode jabatan presiden serta menganalisis risiko potensial yang terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh seorang presiden yang menjabat selama tiga periode. Dalam penelitian ini juga akan dibahas lebih mendalam mengenai konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden dalam UUD NRI 1945 serta dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode normatif dan analisis data dengan mengacu pada sumber-sumber yang terdapat dalam buku dan jurnal ilmiah. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan politik dan hukum terkait masa jabatan presiden serta perspektif akademis mengenai penyalahgunaan wewenang dan batasan-batasan dalam sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran tiga periode masa jabatan presiden menurut perspektif hukum tata negara adalah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan menurut pandangan para Ahli Hukum Tata Negara dan Politik, berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan wewenang.