Pemanfaatan Aplikasi SEPASI untuk Optimalisasi Peminjaman Ruang Rapat dan Kegiatan Lainnya di Kabupaten Tuban

Tanti Oni; Susi Hardjati

doi:10.31004/innovative.v5i1.18010

Authors

Tanti Oni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Susi Hardjati Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) dalam mengoptimalkan peminjaman ruang rapat dan kegiatan lainnya di Kabupaten Tuban. Aplikasi SEPASI yang sebelumnya difokuskan untuk pengelolaan arsip surat internal kini diperluas penggunaannya untuk mencakup manajemen peminjaman ruang rapat dan kegiatan administratif lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap pengguna aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SEPASI dapat meningkatkan efisiensi dalam proses peminjaman ruang rapat, meminimalisir terjadinya bentrokan jadwal, serta mempermudah koordinasi antar bagian dalam Pemerintahan Kabupaten Tuban. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan kegiatan lainnya yang memerlukan ruang, dengan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi SEPASI terbukti efektif dalam mendukung optimalisasi peminjaman ruang rapat dan kegiatan lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di Kabupaten Tuban.
Kata Kunci: SEPASI, peminjaman ruang rapat, efisiensi, pemerintahan daerah, Kabupaten Tuban.

References

DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi, A. (2003). E-Government: Konsep Dan Permasalahan. Journal The WINNERS, 1–12.

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi, 6(2), 93–103. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863

Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Wacana Publik, 1(1), 176. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2018). E-Government in the Implementation of Regional Government in Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 170. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608

Nihayati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi (Tinjauan Literature Review). Pustakaloka, 13(1), 40–58. https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i1.2660

Novia Tumilantouw, Mandagi, M., & Bogar, W. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Mirai Management, 4(2), 122–136.

Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 110.

Pribadi Subriadi, A., Herdiyanti, A., & Rohani Ayundari, S. (2015). Pengukuran Efektivitas Dan Efisiensi E-Goverment-Surabaya Single Windows. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, November, 69–74. www.ssw.surabaya.go.id

Rozas, I. S., Khalid, K., Yalina, N., Wahyudi, N., & Rolliawati, D. (2022). Digital Enterprise Architecture for Green SPBE in Indonesia. CCIT Journal, 15(1), 26–42. https://doi.org/10.33050/ccit.v15i1.1366

Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 6(2), 1–9. https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726