Unsur Corpus Dan Animus Dalam Pemahaman Bezit Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17520Keywords:
Bezit, CORPUS dan ANIMUS, Hukum AgrariaAbstract
Bezitting, atau yang dikenal sebagai bezit dalam konteks hukum Indonesia, merupakan konsep hukum yang melibatkan unsur CORPUS (penguasaan fisik) dan ANIMUS (niat memiliki) dalam menentukan status penguasaan dan kepemilikan suatu benda, khususnya tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan unsur CORPUS dan ANIMUS dalam bezit di Indonesia serta mengidentifikasi kendala hukum dalam pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam membuktikan CORPUS dan ANIMUS terletak pada perbedaan antara hukum adat yang berbasis kepemilikan komunal dan hukum nasional yang menekankan pada kepemilikan individual. Tantangan lain mencakup penyalahgunaan konsep bezit untuk melegitimasi penguasaan ilegal serta pengaruh digitalisasi yang menggeser fokus dari penguasaan fisik ke bukti administratif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dan pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain untuk menciptakan sistem agraria yang inklusif dan efisien. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi strategis untuk mengharmonisasi hukum adat dan hukum nasional serta pendekatan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kerangka hukum bezit untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
References
Aziz, N. (2006). DIPLOMATIC CORPUS: BETWEEN THE DUTCH IN TANAH MELAYU AND THE NORTHERN MALAY COURTS, 1641-1699. JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, 11, 127–139.
Bakung, D. A. H., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. Protection: Journal Of Land And Environmental Law, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.280
Bakung, D. A., Pham, T. N., & Muhtar, M. H. (2024). Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom. Journal of Law and Legal Reform, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2122
Bariton, S. A., & Wahjuningati, E. (2023). KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA. JUDIACIARY Hukum & Keadilan, 12(1), Article 1.
Bidasari, A. (2016). EKSISTENSI KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN ATAS ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID). Jurnal Panorama Hukum, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414
Faisal, M. (2022). Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 22(1), 217–228.
Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., Muhtar, M. H., & Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. Penerbit Tahta Media. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/255
HERAWATI, H. (2020). LUQATHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/12169/
Irwanda, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Bezit Terhadap Pasal 529 KUHPerdata (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan) [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/7940/1/SKRIPSI%20PDF.pdf
Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. Widya Yuridika, 1(1), 234794.
Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 | Karimah Tauhid. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13473
Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN. JURNAL USM LAW REVIEW, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050
Rahman, A., Junus, N., & Muhtar, M. H. (2024). KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAINSEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012(DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH). SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 1(6), Article 6. https://doi.org/10.62335/b2y7pd15
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SETRA KARANG RUPIT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B. Ganesha Law Review, 2(2), Article 2. https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207
Setiawan, A., Mulyawan, A., & Ali, N. (2023). SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK. The Juris, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.780
Wantu, F. M., Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2024). URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA. MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, 1(4), Article 4. https://doi.org/10.62335/ay9p2325
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Anwar Moch Roem
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
