Implementasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Maritim untuk Meningkatkan Sistem Transportasi Laut

Asmiati Asmiati; Sulastriani Sulastriani

doi:10.31004/innovative.v5i1.17502

Authors

Asmiati Asmiati Politeknik Maritim AMI Makassar
Sulastriani Sulastriani Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

DOI:

https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keamanan dan keselamatan maritim dalam meningkatkan sistem transportasi laut di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menilai efektivitas regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan peran para pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran serta keselamatan transportasi laut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan dan keselamatan maritim masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional, dan minimnya infrastruktur pendukung keselamatan. Regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Konvensi MARPOL 73/78, dan UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang memadai, namun pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal. Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan di laut disebabkan oleh human error, yang sebagian besar terkait dengan manajemen yang buruk dan kurangnya pelatihan SDM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis teknologi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan sistem transportasi laut yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

References

Andi Batary Citta, Et, all. (2023). Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penerbit Media Sains Indonesia (Cv. Media Sains Indonesia).

Asmiati, A., Sulastriani, S., & Citta, A. B. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Transformasi Transportasi Laut Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6184-6197.

Arfiany, A., & Citta, A. B. (2018). PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT BETON PERKASA WIJAKSANA CABANG MAKASSAR. COMPETITIVENESS, 7(2), 167-176.

Atmasasmita, Romli, 2002. Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, makalah dalam Lokakarya Program Legislasi Nasional, Cisarua- Bogor.

Bratakusumah, Deddy, Supriady & Dadang Solihin, 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Byatt, A. Fothergill & M. Holmes, 2001. The Blue Planet: A Natural History of the Oceans, London, BBC Worlwide Ltd.

Dahuri, Rokhmin, 2003. Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Haeruman, Herman, 2001. Meningkatkan Peranan Lautan dalam Pembangunan Nasional, dalam buku John Pieris (ed), 2001. Pengembangan Sumberdaya Kelautan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Dilihat dari Sudut Hukum Internasional dan Nasional, Jakarta, diterbitkan oleh Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan Penerbit Sinar Grafika.

Keraf, Sony, 2002. Etika Lingkungan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Kusumastanto, Tridoyo, 2002. Reposisi “Ocean Policy” Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, IPB - Bogor, tanggal 21 September 2002.

_________, 2003. Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia.

Mauna, Boer, 2001. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung, Penerbit: Alumni.

Salingkat, M. P., Suleman, M. P., Syaqiq, S., MM, M., & Batary Citta, S. E. (2024). Inovasi Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Unggul.

Satria, Arif et al, 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan, diterbitkan atas kerjasama Pusat Kajian Agraria – IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, PT Pustaka Cidesindo.

Syaukani, H., HR. Afan Gaffar, & Ryaas Rasyif, 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta,

Penerbit Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.

Supriharyono, 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Sudwikatmono, 2001. Strategi dan Pola Pengusahaan Sumberdaya Kelautan, dalam buku John Pieris (ed.), 2001. Pengembangan Sumberdaya Kelautan, Pustaka Sinar Harapan.

Tribawono, H. Djoko, 2002. Hukum Perikanan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Tebbit, Mark, 2000. Philosophy of Law, London, Reutledge.

Wahyono, Ary et al, 2000. Hak Ulayat Laut Di Kawasan Timur Indonesia, Jakarta, Penerbit Media Pressindo.

Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Tahun 2017.

[UUD 1945] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: UURI

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: UURI

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Jakarta: UURI

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Jakarta: UURI

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Jakarta: UURI

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jakarta: UURI

Hubungan Masyarakat Kementerian Perhubungan (Humas Kemenhub), Tahun 2017.

[UURI] Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jakarta: UURI