Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi di daerah. Sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini adalah pemilihan secara langsung dipilih oleh rakyat. Banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satu faktor penyebabnya adalah longgarnya kebijakan persyaratan calon kepala daerah, seperti kebijakan batasan usia calon, tingkat pendidikan, diperbolehkannya mantan terpidana termasuk terpidana korupsi, serta dinasti politik yang kesemuanya ini menjadikan kepala daerah terpilih tidak memiliki kualitas dan integritas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa longgarnya persyaratan merupakan salah satu faktor rendahnya kualitas dan integritas kepala daerah yang dihasilkan, sehingga penyelengaraan pemerintahan daerah menjadi tidak efektif efisien. Oleh karena itu perlunya evaluasi kebijakan persyaratan calon kepala daerah agar tercipta kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas, serta terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif efisien. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi undang-undang pemilihan kepala daerah dengan dukungan semua pihak terutama partai politik dan pemerintah.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, persyaratan, pemilihan kepala daerah