Etika Pelayanan Publik IPTM (Ijin Penggunaan Tanah Makam) Pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pelayanan publik oleh pegawai Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, dengan fokus khusus pada proses penerbitan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM). Menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan di dinas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pegawai menjalankan tugas sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), terdapat sejumlah masalah dalam pelayanan, seperti keterlambatan penerbitan IPTM, kurangnya respons terhadap pengaduan masyarakat, serta perbedaan perlakuan berdasarkan agama dan status sosial. Selain itu, distribusi lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tidak merata juga menjadi kendala, dengan hanya satu TPU di Kecamatan Cikupa untuk populasi yang besar. Penelitian ini menggunakan teori menurut martens Jr (2003) yang mengemukakan bahwa ada Empat hal yang harus dijadikan pedoman etika pelayanan publik, yaitu pentingnya prinsip etika pelayanan publik, termasuk persamaan hak, keadilan, kesetiaan dan pertanggung jawaban.