Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim
DOI:
https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14463Keywords:
Legislasi, Fatwa MUI, Perubahan iklimAbstract
Legislasi keadilan iklim menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini, dimana perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang efektif. Salah satu aspek penting dari legislasi keadilan iklim adalah respons pemerintah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum pengendalian perubahan iklim. Fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim memberikan panduan etis dan moral bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan dan merawat bumi agar amanah. Respons pemerintah terhadap fatwa ini mencerminkan komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim. Hal ini dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkret seperti penyusunan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, promosi energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pengintegrasian fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim ke dalam legislasi keadilan iklim oleh pemerintah merupakan langkah positif menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Samsul Bahri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.







