Penertiban Angkutan Umum AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) di Kota Pekanbaru

Abstract

Angkutan umum merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak angkutan umum AKDP di Provinsi Riau yang tidak menggunakan terminal resmi dan menaikkan serta menurunkan penumpang sembarangan, yang menyebabkan bahaya bagi pengendara lain dan kekacauan lalu lintas. Kondisi angkutan yang tidak diremajakan juga menambah masalah. Jika dibiarkan, ini akan mengancam fungsi terminal, memunculkan terminal ilegal, menambah kecelakaan, merusak iklim usaha, dan menghilangkan jaminan keselamatan bagi penumpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Terminal BRPS, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Informan meliputi Kepala Terminal BRPS, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Jasa Raharja. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan, Terminal BRPS, dan instansi terkait belum efektif. Angkutan umum masih sering menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan serta di jalan-jalan utama. Penertiban dilakukan melalui razia dan tilang, serta pembinaan dan edukasi, namun kendala utama meliputi kurangnya konsistensi, koordinasi, jumlah PPNS, anggaran, dan kewenangan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diterapkan juga kurang efektif.