Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Kasus Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS)

Authors

  • Inda Sari Palinrungi Universitas Almarisah Madani
  • Sri Hasrina Universitas Almarisah Madani
  • Mirnayanti Mirnayanti Universitas Almarisah Madani
  • Asrullah Dimas Universitas Almarisah Madani

DOI:

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13075

Abstract

Penyusun membahas masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Putusan  Perkara Tindak Pidana  Korupsi (Kasus Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS). penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pertimbangan  hukum dari  hakim dalam pengambilan putusan dan untuk mengetahui sudut pandang hakim Dissenting Opinion dalam putusan Korupsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini pengumpulan data melalui Penelitian Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) yakni mempelajari PUTUSAN,Undang-Undang yang berkaitan dengan dissenting opinion  mengumpulkan leteratur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan dissentin opinion  dan untuk penelitian lapangan, dilakukan wawancara dengan narasumber terkait yakni hakim Pengadlan Negeri Makassar yang menangani Kasus Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2016/PN.MKS, selanjutnya data yang diperoleh baik melelu studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif.  Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya Dasar  hukum Hakim melakukan dissenting opinion dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang dissenting opinion (perbedaan pendapat) pada ayat 2 dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Jika terjadi dissenting opinion seorang hakim diharapkan perbedaan pendapatnya tersebut didasarkan pada keadaan dimana itu merupakan hasil pengkajian secara mendalam terhadap kasus yang ditangani oleh hakim.

Downloads

Published

2024-07-08

How to Cite

Palinrungi, I. S., Hasrina, S., Mirnayanti, M., & Dimas, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Kasus Putusan No.39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 987–997. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13075