Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia

Authors

  • Eka Syafrina Monica Universitas Satya Terra Bhinneka Medan
  • M. Rifqi Romadhona Universitas Satya Terra Bhinneka Medan
  • Herlina Hanum Harahap Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah Medan

DOI:

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12928

Abstract

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi terkusus internet dalam dunia perbankan, memberikan banyak dampak untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak positif, perkembangan internet juga memberikan dampak megatif untuk penggunanya, diantaranya ialah terjadinya aksi kejahatan dunia siber (cybercrime). Penyalahgunaan penggunaan internet melahirkan beberapa perkara termasuklah permasalahan hukum. Salah satunya ialah permasalahan yang berhubungan dengan peretasan data pribadi para nasabah. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atas peretasan. Hal tersebut salah satunya disebab oleh kesadaran siber yang masih rendah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, denga pendekatan hukum yuridis normatif, serta metode pendekatannya adalah studi pustaka. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga menjadikan KUHPer, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa sebagai rujukan tambahan.

Downloads

Published

2024-07-04

How to Cite

Monica, E. S., Romadhona, M. R., & Harahap, H. H. (2024). Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia . Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 394–401. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12928