Kepemimpinan Non-Muslim dalam Kerangka Fiqih Siyasah; Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara Islam

Authors

  • Askana Fikriana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
  • Muslaili Maulana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
  • Ridho Afzan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

DOI:

https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6112

Abstract

Tulisan ini membahas perdebatan seputar kepemimpinan non-Muslim dalam Islam dan konteks hukum tata negara Indonesia. Sejumlah ulama fiqih siyasah memiliki pandangan beragam mengenai masalah ini. Beberapa ulama melarang kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan potensial merusak nilai-nilai agama. Namun, ada pula ulama yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu, terutama jika aturan-aturan yang berlaku di Indonesia memungkinkannya. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemimpin untuk beragama Islam. Dasar hukum negara, seperti UUD 1945, UU, dan Pancasila, tidak menentukan persyaratan agama tertentu untuk pemimpin. Indonesia menekankan prinsip persamaan dan persaudaraan, mencerminkan nilai-nilai Islam juga. Namun, perbedaan pendapat muncul terkait kepemimpinan non-Muslim di Indonesia, dengan sebagian masyarakat dan ahli meyakini bahwa hal tersebut dapat merusak keseimbangan dan menyebabkan ketidakadilan.

Downloads

Published

2023-11-19

How to Cite

Fikriana, A., Maulana, M., & Afzan, R. (2023). Kepemimpinan Non-Muslim dalam Kerangka Fiqih Siyasah; Jaminan Perlindungan Hak Warga Negara Islam . Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 181–195. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6112